Sistem Komando dalam Tanggap Darurat Bencana

Pada situasi darurat bencana, kita sering mendengar informasi yang berbeda-beda mengenai jumlah korban dan kerusakan yang terjadi, selain itu pada pelaksaan tanggap darurat pun sering terjadi distribusi bantuan yang tidak merata, tidak adanya kerjasama antara berbagai pihak yang berkepentingan dan sebagainya. Situasi-situasi seperti ini biasanya disebabkan karena kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan atau instansi terkait.

Incident Commander

Untuk menghadapi situasi tersebut di atas, diperlukan suatu sistem komando untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau serta mengevaluasi kegiatan tanggap darurat bencana.

Secara garis besar, sistem komando tanggap darurat bencana adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan untuk mensinergikan dan mengintegrasikan pemanfaatan semua sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, peralatan maupun dana atau anggaran.

Pembentukan sistem komando tanggap darurat biasanya dilakukan pada saat keadaan darurat yang meliputi:

  1. Tahap siaga darurat. Pembentukan sistem komando pada tahap ini biasanya dilakukan untuk jenis bencana yang terjadi secara berangsur-angsur, seperti banjir atau gunung meletus. Pada tahap siaga darurat ini, pusat pengendali operasi biasanya berada pada wilayah yang bersangkutan (provinsi / kabupaten / kota).
  2. Tahap tanggap darurat. Pembentukan sistem komando pada tahap ini biasanya dilakukan untuk jenis bencana yang terjadi secara tiba-tiba, misalnya gempa bumi, tsunami dan tanah longsor.
  3. Transisi dari tahap tanggap darurat ke tahap pemulihan.

Pembetukan sistem komando untuk bencana yang terjadi secara tiba-tiba biasanya dilakukan  setelah melalui empat tahap di bawah ini:

1. Informasi tentang kejadian awal bencana. Informasi ini bisa didapatkan dari berbagai sumber, dengan membuat rumusan sederhana:

  • Apa: jenis bencana
  • Kapan: hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
  • Dimana: lokasi/tempat/daerah bencana
  • Berapa: jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
  • Mengapa: penyebab terjadinya bencana
  • Bagaimana: upaya apa yang telah dilakukan dan kebutuhan apa yang sangat mendesak

2. Penugasan Tim Reaksi Cepat. Dari informasi tentang kejadian awal bencana, kemudian Pemerintah atau instansi terkait biasanya langsung menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk segera melakukan tugas pengkajian ke lokasi bencana secara cepat dan tepat serta memberikan dukungan dalam kegiatan tanggap darurat. Hasil kajian TRC akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah atau instansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya atau untuk menetapkan status atau tingkat bencana.

3. Penetapan status atau tingkat bencana. Berdasarkan usulan sesuai point 2 di atas, maka Pemerintah akan menetapkan status atau tingkat bencana. Pada tahap ini juga terkadang Pemerintah akan menunjukkan atau menugaskan seorang pejabat sebagai Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan status atau tingkat bencana (skala nasional atau skala daerah).

4. Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana. Pemerintah dalam hal ini Presiden / Gubernur / Bupati / Walikota akan mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana dan segera mengaktifkannya. Mobilisasi semua sumber daya juga biasanya dilakukan pada tahap ini.

Sistem Komando Tanggap Darurat ini biasanya merupakan organisasi satu komando. Mata rantai dan garis komando serta tanggung jawabnya jelas. Biasanya semua pemangku kepentingan akan dikoordinasikan dalam satu organisasi ini berdasarkan satu kesatuan komando. Organisasi ini dapat dibentuk di semua tingkatan wilayah, baik di tingkat pusat/nasional, provinsi maupun kabupaten / kota.

Secara garis besar, struktur organisasi Komando Tanggap Darurat ini terdiri dari:

1. Komandan Tanggap Darurat Bencana.

2. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana.

3. Bidang Komando:

  • Sekretariat
  • Hubungan Masyarakat
  • Keselamatan dan Keamanan
  • Perwakilan instansi / lembaga / organisasi kemanusiaan

4. Bidang umum:

  • Bidang Perencanaan
  • Bidang Operasi
  • Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan
  • Bidang Administrasi dan Keuangan

Struktur organisasi tersebut di atas bisa dipersempit atau diperluas berdasarkan kebutuhan.

Advertisements
Categories: Manajemen Bencana | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: